Jakarta - Banyak sekali berita menarik di bidang humaniora yang terjadi kemarin, dan bisa Anda baca juga hari ini, mulai dari reaksi Panitia Umum Nahdlatul Ulama izin pertambangan ormas keagamaan hingga reaksi Wakil Presiden Maruf Amin atas "Semua mata Papua".

Panitia Pelaksana NAHDLATUL Ulama (PBNU) menanggapi kabar tentang organisasi keagamaan masyarakat (orma) yang telah mendapatkan izin Usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

" Ketika pemerintah memberikan kesempatan ini dan membuat kebijakan afirmatif ini, kami melihatnya sebagai peluang, dan segera kami menangkapnya. Bagaimana lagi, Wong berkata, " Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan dari total 3.057 rumah sakit yang menerapkan Standar Kelas Rawat Inap (KRIS), 2.316 memenuhi 12 atau semua standar kelas.

" Dari survei terupdate, untuk pelaksanaan KRIS per 2024/5/20 ditemukan yang memenuhi 12 kriteria KRIS sebesar 79,05% (2.316 rumah sakit). Oleh karena itu, sudah banyak yang memenuhi standar Keris," kata Dante.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memastikan korban banjir di Kabupaten Kubraya (Kalbar), Provinsi Kalimantan Barat, mendapatkan pelayanan kesehatan saat terjadi bencana.

" Pelayanan masih berlangsung untuk menyikapi masalah kesehatan dan pengaduan korban terdampak banjir yang terjadi setelah Minggu (12/5), " kata kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi bnpb Abdul Muhari.

Paus Fransiskus, pemimpin dunia Gereja Katolik, akan melakukan perjalanan Kerasulan ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Lorosae, dan Singapura pada 2024-9-2-13.

"Sampai saat ini daerah, tempat, atau agenda belum diumumkan secara resmi, dapat diketahui masyarakat menerima informasi dan mudah diedarkan dari jalur komunikasi resmi

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan tanah Papua agar tidak terjadi konflik seperti yang terjadi selama ini. Itu.

"Kedepannya, tentunya dalam pembangunan akan ada konsensus antara pemerintah daerah dengan kepala adat dan masyarakat sehingga tidak terjadi konflik atau salah paham seperti yang telah terjadi selama ini."*