Jakarta-Berbagai berita hukum telah diberitakan Kantor Berita Antara, dimana kami menjadi sumber informasi dan referensi untuk meet your morning

Kpk telah menangkap eks Sestama Basarnas Max Ruland Boseke

Tim investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) telah menyelidiki skandal korupsi 2009-2015. Antara tahun 2012 hingga 2018, kami menunjuk Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas) (Sestama) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan truk pengangkut personel 4WD dan kendaraan pengangkut rescue di Basarnas.

Selain itu, KPK juga telah menunjuk penanggung jawab kepegawaian dan penyediaan sub direktur Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Badan Sar (PPK) untuk 2 tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu Direktur Tahun 2013-2014 Janjar Sulistioyono (AJS) dan CV Delima Mandiri (DLM) William Widarta (WLW). Itu.

Komnas HAM membawahi kejadian meninggalnya seorang anak berusia 13 tahun di Padang

Komnas HAM membawahi penyelidikan polisi terkait meninggalnya seorang bocah berinisial AM (6) yang ditemukan warga terapung di bawah Jembatan Kuranji Padang pada 2024/9/9/13.

Pernyataan tersebut dirilis saat Putu Elvina, anggota Komnas HAM menerima pengaduan dari LBH Padang mewakili korban di Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Ketua Ombudsman: Peretas Pdns2 harus ditangkap

Ketua Ombudsman Mokhjad Najih mengatakan Pihak peretas (hacker) untuk membuat Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, varian malware (ransomware) lockbit harus ditangkap. Dia mengatakan bahwa itu harus dilakukan tepat waktu.

" PDN sedang diserang oleh ransomware, produk dari lockbit generasi ke-3.Lockbit ini harus dicari dan ditangkap untuk menghasilkan lockbit ini," kata Najih saat membuka lokakarya kepemimpinan di era transformasi digital di Jakarta, Selasa.

Menkumham: Rancangan Undang-Undang Paten Meningkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yasonna Laoly mengatakan RUU Perubahan Ii UU No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten (Rancangan Undang-Undang Paten) meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Majelis Rendah (DPR) di Jakarta pada Senin (24/6), ia menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, aturan-aturan tersebut perlu disempurnakan karena adanya perbedaan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap peraturan paten yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang Paten (UU) yang berlaku saat ini.

Jawa Barat&Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak

Pemerintah melalui Satgas (Satgas) Melawan Judi Online (judi online) mengungkapkan 5 provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak. Itu adalah pengalaman yang luar biasa.

"Berdasarkan data PPATK, 5 provinsi terbesar yang terpapar secara demografis (perjudian daring) adalah yang teratas pertama, Jawa Barat," kata Menteri Koordinator (Polhukam) RI dan Ketua Satgas Perjudian Daring Hadi Tjahjanto di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan kepada wartawan usai menghadiri pengarahan Rapat Koordinasi Pencegahan Perjudian Daring (Rakor) di Kantor Kementerian Koordinator PMK.