JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan pemulihan jaringan listrik sangat dibutuhkan untuk mempercepat operasi tanggap darurat bencana banjir yang telah melanda Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow selama lebih dari seminggu.

Abdul Muhari, direktur Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa BNPB telah berkoordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk mengatasi kendala ini. BNPB berharap listrik akan segera pulih. Hal ini karena listrik telah menghambat fungsi koordinasi tim gabungan dan proses pengumpulan data di banyak daerah terdampak di dua kabupaten tersebut. Pusdalops BNPB mencatat jumlah korban banjir dari tiga kecamatan yaitu Biluhu, Dungaliyo dan Limboto di Gorontalo sebanyak 3.233 jiwa yang terdiri dari 990 kepala keluarga. Banjir di Kabupaten Gorontalo sejak Kamis (20/6) telah merendam 727 rumah dan 56 hektar sawah. Tim gabungan setempat melaporkan bahwa banjir telah mulai surut di sebagian besar wilayah dan pengumpulan data serta pekerjaan pemulihan terus berlanjut meskipun jaringan listrik masih terganggu. Pusdalops BNPB juga mengkonfirmasi bahwa Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi situasi kritis akibat banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Bone dan diperparah oleh jebolnya tanggul di Desa Masiaga pada hari Rabu (19/6). Akibatnya, sekitar 508 keluarga atau 1.454 jiwa meninggal dunia dan sekitar 398 rumah terendam di wilayah Bone Bolango. Menurut situasi terakhir, sebagian besar warga yang terdampak sudah mulai membersihkan endapan banjir di rumah mereka masing-masing, namun masih ada 65 orang yang terpaksa mengungsi ke kantor kecamatan setempat, sementara 19 keluarga lainnya ditampung di rumah-rumah warga dan kerabat. Namun demikian, Abdul telah menjadikan jaminan keselamatan korban banjir sebagai prioritas utama dan pemerintah kabupaten setempat telah mengerahkan ratusan personil tim gabungan dari BPBD, TNI/Polri, Tagana, dan pemerintah desa setempat untuk mendirikan sejumlah posko dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar selama 14 hari ke depan.